PONOROGO, iNewsPonorogo.id - Banyaknya masukan dan keluhan dari masyarakat hingga postingan di media sosial, Pemerintah Kabupaten Ponorogo akhirnya menggelar rapat koordinasi (Rakor) terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama Badan Gizi Nasional dengan melibatkan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mitra, dan yayasan penyelenggara.
Didalam Rakor tersebut menyoroti masih adanya praktik penyajian makanan yang tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP).
Sejumlah persoalan yang muncul salah satunya dipicu kurangnya komunikasi antara mitra penyedia makanan dengan yayasan pengelola program dan penerima manfaat.
“Banyak masukan dari masyarakat. Karena itu kami adakan rakor ini. Selama ini masih ada kurangnya komunikasi antara mitra dan yayasan. Nanti akan satgas di tingkat kecamatan untuk melakukan pengawasan,” kata Plt Bupati Ponorogo Lisdyarita.
Selain itu, pemerintah daerah juga menyoroti temuan praktik menu makanan yang bermasalah saat dibagikan, diantaranya SPPG memberikan dengan dirapel, atau beberapa hari dijadikan satu. Padahal di ketentuan program pemenuhan gizi, makanan yang didistribusikan kepada penerima manfaat harus diolah pada hari yang sama agar tetap segar dan aman dikonsumsi.
“Harusnya tidak ada yang dirapel, kecuali Sabtu Minggu atau pas libur. Tapi kali dihari efektif tidak boleh, karena berpotensi menurunkan kualitas pangan,” terangnya.
Selain itu, lanjut Lisdyarita bahwa juga penting kiranya memanfaatkan pangan lokal selama persediaannya memang mencukupi. Baru kalau terpaksa tidak ada, bisa menggunakan produk luar.
“Kita berharap menggunakan produk pangan lokal, selama ketersediaan mencukupi,” pungkasnya.
Program makan bergizi gratis memang harus ada pengawalan, sehingga bisa berjalan dengan baik.
Editor : Putra
Artikel Terkait
