Viral Tarikan Sumbangan SMPN 1 Ponorogo, Ombudsman: Itu Bisa Dianggap Pungutan

PONOROGO, iNewsPonorogo.id - Penarikan sumbangan oleh SMP Negeri 1 Ponorogo kepada orangtua siswa, terus menjadi sorotan. Dimana jumlah nominal sumbangan yang relatif besar tersebut, dianggap memberatkan.

Kebijakan SMPN 1 melalui komite telah menetapkan pembelanjaan sejumlah barang, termasuk pembelian mobil baru, senilai Rp500 juta mendapat perhatian Ombudsman Jawa Timur.

Baca Juga

Sugiri-Lisdyarita Gelar Senam Bersama Bareng Emak-Emak Ponorogo di Terakhir Kampanye

Kebijakan semacam ini, semestinya perlu diuji melalui peraturan yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

"Kesepakatan perlu diuji di peraturan perundangan. Penggalangan dana, atau sumbangan seharusnya tidak boleh dengan adanya nominal" kata Agus Mutaqqin, Kepala Ombudsman Jawa Timur.

Lanjutnya, Agus menambahkan bahwa kebijakan sumbangan untuk sekolah seharusnya tidak memberikan nominal tertentu, karena jika ada dan telah ditetapkan, hal tersebut dapat dianggap sebagai pungutan. 

Baca Juga

Kampanye Terakhir di Ponorogo, Ipong-Luhur Gelar Konser Padi Bareng Ribuan Warga

“Penggalangan dana yang ditentukan nominalnya seharusnya tidak diizinkan, dan secara otomatis gugur karena sumbangan sifatnya sukarela, tanpa ada batas waktu dan adanya paksaan,” terangnya.

Masih memurut Mutaqqin menegaskan bahwa di tingkat pendidikan dasar seperti SD dan SMP, pungutan yang memberatkan orangtua murid semestinya tidak ada, mengingat pendidikan wajib belajar selama 9 tahun sudah dipenuhi negara melalui amggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS). 

"Ini kan SMP, jadi tidak boleh ada pungutan yang memberatkan orangtua murid, karena sudah dicover pemerintah" pungkasnya.

Baca Juga

Kejaksaan Ponorogo Sita 7 Bus Mewah Terkait Dugaan Korupsi Dana BOS, Segini Harganya

Sebelumnya sebuah postingan dimedia sosial, tentang rincian pengadaan sejumlah barang oleh SMPN 1 Ponorogo, dengan anggaran bersumber dari meminta sumbangan dari wali murid.

Pihak SMPN 1 Ponorogo juga beralasan bahwa hal tersebut adalah keputusan komite sekolah dan sudah dipertimbangkan serta dirapatkan dengan wali murid.

Editor : Putra