Wabup Lisdyarita Ditunjuk Plt Bupati Ponorogo Usai Sugiri Sancoko Tersangka KPK

PONOROGO, iNewsPonorogo.id - Paska ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Wakil Bupati Ponorogo, Lisdyarita kini ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Ponorogo. Guna menjalankan roda pemerintahan Kabupaten Ponorogo.

Kepastian tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, usai menerima radiogram dari menteri dalam negeri (Mendagri) terkait penunjukan tersebut.

Baca Juga

KPK Tetapkan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Sebagai Tersangka, Ini Jumlah Uang OTT

"Itu baru saja turun, radiogram kepada DPRD dan juga ke, Bu Wabup. Jadi nanti sudah ada Plt," katanya.

Lanjutnya, Dwi Agus menambahkan bahwa selain bupati, jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Ponorogo juga mengalami kekosongan, setelah Agus Pramono juga turut terseret dalam kasus yang sama. Mekanisme pengisian Sekda sementara akan dikonsultasikan dengan Pemprov Jatim.

"Tinggal nanti Pak Sekda diusulkan ke provinsi untuk Pjs. Kalau sesuai ketentuan, tiga bulan bisa diperpanjang dua kali. Semua atas persetujuan gubernur,"terangnya.

Baca Juga

Polisi Ungkap Temuan Kerangka Manusia di Tengah Hutan Sawoo Ponorogo

Sementara itu, Wakil Bupati Lisdyarita menanggapi adanya penunjukan dirinya sebagai Plt Bupati Ponorogo dan menggantikan Sugiri Sancoko, menjelaskan bahwa tata pemerintahan harus tetap berjalan.

“Kita sedang prihatin, tetapi roda pemerintahan ini harus dijalankan, pekerjaan sudah menunggu. Saat ini untuk pelayanan masyarakat berjalan seperti biasa, tidak terganggu” ungkapnya.

Sedang disinggung terkait, kasus yang menimpa Bupati Sugiri Sancoko, dirinya tidak berkomentar banyak, hanya saja meminta semua OPD harus tetap bekerja sesuai dengan aturan.

Baca Juga

Cegah Bencana Longsor dan Kekeringan, PLN Ponorogo Tanam dan Bagikan Bibit Pohon

“Kita hormati proses hukum yang ada di KPK. Saya minta semua OPD harus tetap bekerja dengan baik dan sesuai dengan aturan yang ada,” pungkasnya.

Proses penunjukan pejabat sementara Sekda sudah diatur jelas dalam regulasi. Pejabat Sekda itu diangkat oleh gubernur dengan persetujuan Mendagri. Dasarnya UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 3 Tahun 2018, dan Permendagri Nomor 91 Tahun 2019.

Diketahui, KPK telah menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan suap promosi jabatan dan gratifikasi di lingkungan Pemkab Ponorogo.

Editor : Putra