JAKARTA, iNews.id - Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berujung damai dengan dicabutnya surat laporan okeh Lesti Kejora di polisi. Hal ini lantas mendapat tanggapan Komnas Perempuan. Komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi menyebut jalur damai tidak menguntungkan korban KDRT seperti Lesti.
Menurutnya dalam KDRT ada siklus kekerasan yaitu adanya fase ketegangan, kekerasan dan minta maaf. Hubungan yang kembali membaik dengan intensitas cepat bisa memperburuk kekerasan di masa mendatang.
"Penyelesaian secara damai dapat saja tidak menguntungkan korban (terjadi keberulangan kekerasan, dipersalahkan, diungkit-ungkit), menimbulkan impunitas kepada pelaku dan membakukan budaya bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan kejahatan,"kata Siti dalam keterangannya, Jumat (14/10/2022).
Siti menyampaikan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) merupakan delik biasa. Dengan demikian polisi tetap dapat mengusut perkara meski Lesti telah mencabut laporannya.
"Delik biasa dapat diproses langsung oleh penyidik tanpa adanya persetujuan dari korban atau pihak yang dirugikan. Dengan kata lain, tanpa adanya pengaduan atau sekalipun korban telah mencabut laporannya, penyidik tetap memiliki kewajiban untuk melanjutkan proses perkara tersebut," ujar dia.
Meski demikian, Siti menghormati pilihan Lesti yang mencabut laporan KDRT di kepolisian. Siti menduga pencabutan dikarenakan sejumlah faktor.
"Salah satu hambatan terbesar dalam penerapan UU PKDRT adalah korban mencabut laporannya. Hal ini disebabkan posisi subordinat perempuan, permintaan keluarga, ketergantungan emosi dan finansial, kekhawatiran terhadap relasi perkawinan, sampai pada disalahkan," ujarnya.
artikel ini telah tayang di iNews.id dengan judul: https://www.inews.id/news/megapolitan/rizky-billar-dan-lesti-kejora-damai-komnas-perempuan-tidak-untungkan-korban-kdrt/2
Editor : Putra
Artikel Terkait
