NGAWI, iNewsPonorogo.id - Tahun depan Pemkab Ngawi bakal kehilangan anggaran sebesar Rp 257 M yang bersumber dari transfer keuangan daerah (TKD) pemerintah pusat.
Jelas hal tersebut bakal mempengaruhi APBD Kabupaten Ngawi yang awalnya diharapkan dapat tembus Rp 2,3 T ternyata hanya mampu sebesar Rp 2,07 T itupun 50 persennya akan terkuras untuk pos belanja aparatur. Angka ini sudah diputuskan dalam Rapat Paripurna DPRD.
“Postur APBD 2026 itu menyusut jauh dibanding prediksi sebelumnya yang bisa tembus Rp2,3 Trilyun, namun hanya Rp 2,07 Trilyun" kata Ketua DPRD Ngawi, Yuwono Kartiko.
Lanjutnya King panggilan akrab Yuwono menambahkan bahwa jangan cuma mengencangkan ikat pinggang, namun harus mencari terobosan agar pembelanjaan prioritas seperti pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan serta peningkatan infrastruktur bisa dapat tercukupi.
Pemkab Ngawi juga harus menambah pundi pendapatan asli daerah (PAD) yang saat ini sekitar Rp400 Miliar. Misal dengan penyesuaian retribusi, peningkatan kontribusi BUMD dan efisiensi belanja aparatur.
“Turunkan rasio pos belanja aparatur. Tahun depan menelan lebih dari 50 persen, walau alasannya ada penambahan pegawai. Kembalikan ke posisi yang pernah dicapai sebelumnya sekitar 37 persen saja. Harapannya dilakukan moratorium pegawai atau mengetatkan honorarium serta TPP yang proporsional sesuai eselonnya,” terangnya.
DPRD juga menyoroti besaran pos bantuan keuangan di APBD 2026 yakni mencapai Rp303 M, sedangkan belanja modal hanya Rp141 M, dimana pos terbesar dialirkan untuk DD/ADD ke desa.
"Posisi belanja modal hanya Rp141 M, harus dioptimalkan untuk mendukung program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD yakni Infrastruktur, layanan kesehatan dan pendidikan,” ungkapnya.
Sementara itu Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono menaggapi terkait pengurangan TKD ini bahwa penurunan kekuatan keuangan APBD tidak menyurutkan langkahnya mengutamakan kepentingan publik. Penyelesaian infrastruktur dengan menuntaskan pembangunan jalan, jembatan, merampungkan 15 persen sekolah rusak dan membangun saluran irigasi pertanian.
"Kita akan pertahankan untuk bisa memberikan layanan kesehatan seperti cek kesehatan gratis (CKG), pengentasan stunting dan memberikan 38 persen jaminan kesehatan UHC (Universal Health Coverage),” kata Ony.
Guna menggenjot angka PAD, Ony akan melakukan berbagai terobosan diantaranya, mengoptimalisasi retribusi sumur dalam, penyesuaian NJOP, retribusi hotel dan restoran serta reklame.
“Pemkab bekerjasama dengan ATR/BPN, juga telah melakukan citra satelit, sehingga bagi lahan, bangunan atau rumah yang berubah peruntukan harus izin dan ada retribusinya,” pungkasnya.
Penambahan PAD ditargetkan sedikitnya Rp100 M hingga bisa mencapai Rp1 T di tahun 2030. Kalau saat ini PAD murni dan BLUD bisa mencapai Rp400 M, tahun depan diharapkan tembus Rp500M.
Editor : Putra
Artikel Terkait
