Anggota DPRD Ponorogo Ingatkan Plt Bupati Soal Calon Sekda, Jangan Sampai Dipengaruhi
PONOROGO, iNewsPonorogo.id - Seleksi terbuka (Selter) Sekretaris Daerah (Sekda) Ponorogo telah memasuki babak akhir. Hal ini setelah Panitia Seleksi (Pansel) Jawa Timur mengumumkan hasil 3 besar yang tertuang di pengumuman nomor : 13/PANSEL/ KAB-PO/ 2026 tentang hasil akhir seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama sekretaris daerah kabupaten Ponorogo tahun 2026, melalui laman resmi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Ponorogo.
Ada tiga besar calon Sekda Ponorogo, yaitu Agus Sugiharto (Kepala BPPKAD & Plt Sekda), Henry Indrawardhana (Kepala DPPKB), Masun (Kepala Pelaksana BPBD $ Plt Kepal Dinsos P3A). Sementara Imam Bashori (Kepala Inspektorat) yang sebelumnya masuk dalam 4 besar tidak lolos dalam fase uji gagasan dan wawancara.
Proses pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ponorogo terus mendapat sorotan dari berbagai pihak termasuk, Anggota DPRD Ponorogo, Sunarto, usai dirinya menerima berbagai pertanyaan dan masukan dari warga masyarakat.
Sunarto mengingatkan Plt Bupati, Lisdyarita bahwa nantinya siapapun yang terpilih, harus didasari dengan kreteria yang sesuai, tanpa ada pesenan ataupun dipengaruhi oleh pihak manapun.
“Meski Plt Bupati Lisdyarita punya hak Prerogatif atau subyektif untuk memilih, namun tanpa mengesampingkan obyetifitas. Siapapun yang terpilih benar yang terbaik, dan tanpa didasari oleh desakan atau pengaruh dari pihak manapun,” kata Sunarto.
Lanjutnya Sunarto menambahkan bahwa penting kiranya publik diberikan hasil nilai ujian para kandidat saat pengumuman tiga besar. Hal ini menjadi bagian dari proses transparansi, karena ini merupakan seleksi terbuka.
“Hasil seleksi sekda yang sudah masuk 3 besar ini nilainya bisa diumumkan, sehingga masyarakat juga berhak mengetahui,” tambahnya.
Masih menurut Sunarto, bahwa saat ini menjadi moment Pemkab Ponorogo terlebih Plt Bupati untuk menunjukan kepada masyarakat adanya perubahan paradigma pasca terjadinya peristiwa hukum (OTT). Pemilihan Sekda baru harus menjadi titik balik, bukan sekadar kelanjutan dari pola lama.
"Plt. Bupati masih berpikir bahwa pemerintah daerah ini hanyalah kelanjutan dari yang sebelumnya, berarti tidak ada bedanya. Harus ada perubahan sistem," terangnya.
Anggota Fraksi NasDem DPRD Ponorogo ini juga menyesalkan pernyataan kepala BKD Jatim di salah satu forum yang menyatakan proses seleksi Sekda Ponorogo hanya sebatas formalitas saja. Menurutnya jika proses ini hanya formalitas mengapa proses seleksi terbuka di teruskan.
“Ada pernyataan dari BKD Propinsi Jawa Timur bahwa proses seleksi ini hanya formalitas. Pernyataan tersebut perlu diklarifikasi,” pungkasnya.
Seleksi terbuka Sekretaris Daerah Ponorogo memang tengah jadi sorotan publik. Masyarakat hanya bisa berharap bahwa nantinya yang terpilih, harus sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada.
Editor : Putra