Ribuan Guru Honorer di Ponorogo Gelar Aksi Demo Tuntut Masuk Dapodik, Ini Alasannya
PONOROGO, iNewsPonorogo.id - Ribuan guru honorer non-Dapodik di Kabupaten Ponorogo, menggelar aksi damai dengan berjalan kaki dari depan Gedung DPRD menuju Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo.
Aksi ini dilakukan untuk menuntut pemerintah segera membuka regulasi agar guru honorer non-Dapodik bisa dimasukkan ke dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Awalnya ribuan guru honorer menggelar aksi di depan Gedung DPRD Ponorogo. Para peserta aksi juga membawa berbagai poster berisi tuntutan dan harapan kepada pemerintah daerah.
“Kami akan mengawal apa yang menjadi aspirasi para guru ini. Kita juga menjembatani komunikasi dengan pemerintah daerah,” kata Riyanto Ketua Komisi D DPRD Ponorogo, saat menemui massa di depan Gedung DPRD, bersama Wakil Ketua Komisi D, Ribut Riyanto.
Setelah menyampaikan aspirasi, ribuan guru melanjutkan aksi berjalan kaki menuju Kantor Pemkab Ponorogo.
Ketua Forum Guru Honorer Non Dapodik, Mahmud Danuri, menegaskan aksi tersebut merupakan bentuk perjuangan para guru agar keberadaan mereka diakui negara dan terpenting masuk dalam data pokok pendidikan.
“Aksi hari ini adalah aksi damai, menyuarakan aspirasi bahwa kami guru honorer non-Dapodik di Kabupaten Ponorogo itu ada dan nyata. Kami ingin masuk Dapodik,” terang Mahmud Danuri.
Lanjutnya, Mahmud, menambahkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting untuk membuka kembali akses Dapodik yang telah ditutup sejak tahun 2020.
“Benang simpulnya itu ada di pemerintah daerah. Jadi saya minta dengan anggota sebanyak ini,” ungkapnya.
Adanya regulasi yang memungkinkan para guru non-Dapodik masuk ke dalam sistem data pendidikan nasional tersebut, maka memiliki peluang memperoleh program pemerintah seperti sertifikasi hingga PPPK.
Diketahui, hingga saat ini masih ada sekitar 1.000 guru honorer di Ponorogo yang belum masuk ke dalam sistem Dapodik.
Salah satu guru honorer non-Dapodik, Wahyudi, mengaku telah mengabdi sebagai tenaga pendidik sejak tahun 2016. Ia sebelumnya mengajar di Madrasah Tsanawiyah Negeri sebelum berpindah ke sekolah dasar negeri pada tahun 2020.
Namun saat proses perpindahan berlangsung, akses Dapodik justru telah ditutup sehingga dirinya tidak bisa terdaftar dalam sistem tersebut.
“Pengennya juga masuk Dapodik. Sekarang gajinya di bawah Rp400 ribu,” pungkas Wahyudi.
Para guru honorer berharap Pemkab Ponorogo segera membuka kembali “kran” Dapodik agar status mereka mendapat pengakuan administrasi dan kesempatan memperoleh kesejahteraan yang lebih layak.
Editor: Putra