JAKARTA, iNews.id - Menteri Kominfo Johnny G. Plate mengaku tidak masalah jika belakangan ini mendapat protes keras dari masyarakat terkait langkahnya melakukan pemblokiran terhadap sejumlah platform populer yang tidak mendaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat. Menurutnya, perundungan yang diterimanya saat ini tidak ada apa-apanya jika dibanding pengorbanan pejuang untuk mencapai kemerdekaan. ”Aturan itu dibuat untuk perlindungan hak warga. Saya dikritik masyarakat dan dikritik generasi milenial, saya tolak. Tidak ada artinya jika dibandingkan dengan perjuangan mereka (para pejuang),” kata Menteri Johnny dilansir dari tayangan YouTube Deddy Corbuzier.
Menteri Johnny mengaku sadar betul bahwa dalam mengambil keputusan tidak akan dapat menyenangkan semua pihak. Pasti akan ada penolakan. Ia pun mengatakan bahwa risiko itu bukanlah halangan dan memang harus diambil. ”Ini tugas sebagai pembantu Presiden dalam mengambil keputusan. Tidak akan selalu menyenangkan 270 juta rakyat. Pasti akan berdampak kepada sebagian dari rakyat. Yang penting Anda sadar keputusan yang dimabil dengan niat yang baik dan berdampak kepada mayoritas rakyat. Itu yang dilakukan,” ungkapnya. Untuk diketahui, nama Menteri Kominfo Johnny G. Plate sendiri memang sempat menggema di media sosial Twitter karena telah dicuitkan beribu-ribu kali oleh para warganet yang geram karena kebijakan pemblokiran tersebut. Bahkan, namanya bertengger di jajaran trending topic. Meski demikian ia dengan lugas menerangkan bahwa tujuan para platform harus mendaftar sebagai PSE sebenarnya baik. Kewajiban mendaftar menurutnya untuk menghadirkan tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik yang lebih kuat. Selain itu, diharapkan akan mengoptimalkan perlindungan terhadap hak-hak pengguna, yang mana ini selaras dengan UU perlindungan data pribadi yang saat ini sedang digodok. Di sisi lain untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dengan platform.
Banyak warganet yang protes keras karena merasa tidak mendapat konteks Kominfo melakukan pemblokiran layanan seperti Steam dan PayPal. Sehingga, mereka menjadi sangat marah. Pengamat telekomunikasi menyebut bahwa hal ini terjadi karena cara Kominfo berkomunikasi yang sangat buruk. Bahkan, keputusan antar pejabat pun acap tidak sejalan.
Editor : Putra
Artikel Terkait
