Sebelumnya, Sekjen Demokrat, Teuku Riefky Harsya, menyatakan bahwa peristiwa ini merupakan pengkhianatan terhadap semangat perubahan dan piagam koalisi yang telah disepakati. Ia juga mengungkapkan bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik dengan NasDem dan PKB, yang menyebabkan Demokrat harus menerima keputusan tersebut.
“Rentetan peristiwa ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan; pengkhianatan terhadap piagam koalisi yang telah disepakati oleh ketiga parpol; juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan," kata Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya dalam keterangan tertulis, Kamis (31/8).
Lanjutnya, Riefky menambahkan bahwa pihaknya awalnya mendapat informasi tersebut dari Sudirman Said, yang mewakili Anies Baswedan, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik NasDem dan PKB untuk mengusung pasangan Anies-Cak Imin.
"Kami melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan. Ia mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. Demokrat 'dipaksa menerima keputusan itu (fait accompli)'," ujar Riefky.
Masih menurut Riefky menjelaskan bahwa Partai Demokrat akan mengadakan rapat Majelis Tinggi Partai untuk mengambil keputusan selanjutnya, mengingat AD/ART Partai Demokrat tahun 2020 menentukan bahwa kewenangan penentuan koalisi dan capres/cawapres ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai.
Editor : Putra
Artikel Terkait