NGAWI, iNewsPonorogo.id - Tahun depan Pemkab Ngawi bakal kehilangan anggaran sebesar Rp 257 M yang bersumber dari transfer keuangan daerah (TKD) pemerintah pusat.
Jelas hal tersebut bakal mempengaruhi APBD Kabupaten Ngawi yang awalnya diharapkan dapat tembus Rp 2,3 T ternyata hanya mampu sebesar Rp 2,07 T itupun 50 persennya akan terkuras untuk pos belanja aparatur. Angka ini sudah diputuskan dalam Rapat Paripurna DPRD.
“Postur APBD 2026 itu menyusut jauh dibanding prediksi sebelumnya yang bisa tembus Rp2,3 Trilyun, namun hanya Rp 2,07 Trilyun" kata Ketua DPRD Ngawi, Yuwono Kartiko.
Lanjutnya King panggilan akrab Yuwono menambahkan bahwa jangan cuma mengencangkan ikat pinggang, namun harus mencari terobosan agar pembelanjaan prioritas seperti pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan serta peningkatan infrastruktur bisa dapat tercukupi.
Pemkab Ngawi juga harus menambah pundi pendapatan asli daerah (PAD) yang saat ini sekitar Rp400 Miliar. Misal dengan penyesuaian retribusi, peningkatan kontribusi BUMD dan efisiensi belanja aparatur.
“Turunkan rasio pos belanja aparatur. Tahun depan menelan lebih dari 50 persen, walau alasannya ada penambahan pegawai. Kembalikan ke posisi yang pernah dicapai sebelumnya sekitar 37 persen saja. Harapannya dilakukan moratorium pegawai atau mengetatkan honorarium serta TPP yang proporsional sesuai eselonnya,” terangnya.
DPRD juga menyoroti besaran pos bantuan keuangan di APBD 2026 yakni mencapai Rp303 M, sedangkan belanja modal hanya Rp141 M, dimana pos terbesar dialirkan untuk DD/ADD ke desa.
"Posisi belanja modal hanya Rp141 M, harus dioptimalkan untuk mendukung program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD yakni Infrastruktur, layanan kesehatan dan pendidikan,” ungkapnya.
Editor : Putra
Artikel Terkait
