PONOROGO, iNewsPonorogo.id - Nasib ribuan guru honorer atau juga disebut Guru Tidak Tetap (GTT) di Kabupaten Ponorogo, masih jadi perhatian, terlebih yang belum masuk dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Sehingga mereka mengajar tanpa kepastian status maupun perlindungan dari negara.
Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Ponorogo, Tri Suryati menyebut kebijakan pembatasan fiskal tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan dasar pendidikan di sekolah.
“Angka 30 persen itu penting untuk kesehatan fiskal, tapi jangan sampai jadi tembok yang menghalangi guru bisa diakui statusnya dan berdampak pada para siswa,” katanya.
Menurutnya, kondisi seperti ini jangan terus dibiarkan, karena ternyata masih banyak sekolah mengalami kekurangan tenaga pengajar sehingga terpaksa mengangkat guru honorer agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan.
“Jugalah ya kalau tidak salah ada 1.000 GTT ini dibiarkan di luar sistem,” terang Tri Suryati yang juga anggota Komisi D DPRD Ponorogo.
Lebih lanjut, politisi PKB itu menilai kebijakan tersebut secara tidak langsung memindahkan tanggung jawab negara kepada sekolah dan masyarakat.
“Ini sama saja memindahkan beban negara ke pundak orang tua dan sekolah. Satu sisi kita ngomong wajib belajar 12 tahun, namun di sisi lain kita menutup pintu bagi guru yang mau mengajar,” ungkapnya.
Masih menurut Tri Suryati bahwa pihaknya meminta Dinas Pendidikan (Dindik) Ponorogo segera melakukan pemetaan dan audit kebutuhan guru secara riil disetiap sekolah.
“DPRD meminta Dindik segera melakukan audit kebutuhan guru per sekolah secara riil dan transparan. Data ini harus menjadi dasar melobi ke Kementerian PAN-RB dan Kemendikbud,” urainya.
Editor : Putra
Artikel Terkait
