Breaking News! Budi Arie Sebut Gibran Resmi Mundur dari Wapres

JAKARTA, iNewsPonorogo.id - Kabar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya mencuat. Bahkan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, membenarkan informasi tersebut saat dikonfirmasi awak media.

"Betul (Gibran resmi mundur)," kata Budi Arie saat dimintai konfirmasi.

Seperti diketahui sebelumnya Gibran  mengungkapkan telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Keinginan tersebut disampaikan dalam pertemuan empat mata di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026), di tengah polemik dokumen pendidikan yang menyeret namanya.

Sebelumnya, Gibran menyatakan tidak ingin polemik mengenai dokumen pendidikannya terus berkembang menjadi persoalan berkepanjangan.

Dia mengungkapkan telah bertemu Prabowo dan mendapatkan sejumlah saran serta masukan dari Presiden. Salah satunya, Gibran mengaku diminta tetap memperjuangkan persoalan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Saya tidak ingin dinamika saat ini menjadi polemik berkepanjangan. Seperti teman-teman media ketahui, tadi pagi saya sudah bertemu Pak Presiden. Beliau sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi. Salah satunya agar saya tetap fight di PTUN," ujar Gibran kepada wartawan.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah pertemuan Gibran dan Prabowo yang berlangsung sekitar 2,5 jam. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga membenarkan bahwa Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dalam pertemuan tersebut.

Di sisi lain, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Syahganda Nainggolan, membantah pernyataan Gibran mengenai saran Presiden agar dirinya tetap memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikan melalui PTUN.

Syahganda menegaskan, menurut pandangannya, tidak ada lagi ruang bagi Gibran untuk melanjutkan pertarungan hukum terkait polemik dokumen pendidikan tersebut. Dia merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Pernyataan itu disampaikan Syahganda setelah mengaku berkomunikasi dengan Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.

Editor: Putra