Aturan Baru BGN Bikin Mitra SPPG Ponorogo Pusing, Relawan MBG Terancam PHK

PONOROGO – Perubahan kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait biaya operasional dan pengurangan jumlah tenaga relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menimbulkan keresahan bagi sejumlah mitra dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Ponorogo.

Aturan baru tersebut dinilai membuat pengelolaan dapur semakin berat, terutama bagi SPPG yang jumlah penerima manfaatnya belum mencapai kapasitas produksi maksimal. Dampaknya, mitra kesulitan membagi anggaran operasional sekaligus membayar relawan yang selama ini sudah bekerja.

Baca Juga

Program MBG Buka Peluang Pasar Petani Ponorogo, 70 Persen Produk Lokal

Bahkan, ada relawan dapur MBG yang kini hanya menerima upah sekitar Rp50.000 hingga Rp70.000 per hari. Kondisi ini membuat sejumlah mitra berada dalam posisi dilematis, mengurangi jumlah pekerja atau mempertahankan seluruh relawan dengan konsekuensi pendapatan yang semakin kecil.

Persoalan tersebut menjadi pembahasan serius dalam musyawarah 35 mitra yang tergabung dalam Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas (HMD GEMAS) Kabupaten Ponorogo.

Ketua HMD GEMAS Ponorogo, Sugeng Hariyono, mengatakan perubahan aturan atau kebijakan diantaranya mengenai jumlah relawan berdasarkan banyaknya ompreng atau porsi makanan yang diproduksi menjadi salah satu persoalan paling berat bagi mitra.

Baca Juga

Ramai! Ada Lokasi KDMP di Ponorogo Berdekatan Bikin Perbincangan Warga

“Aturan relawan yang diminta untuk dikurangi sesuai kapasitas penerima manfaat atau ompreng yang keluar, itu yang bikin kami pusing,” ungkap Sugeng.

Menurutnya, perubahan kebijakan BGN terjadi dalam waktu relatif cepat. Mitra harus beberapa kali menyesuaikan pengelolaan dapur, termasuk menyangkut skema biaya operasional dan perhitungan sewa tempat.

Sugeng menjelaskan, ada juga perubahan meresahkan mitra adalah pengaturan biaya sewa dapur. Sebelumnya, komponen sewa dapur disebut menggunakan perhitungan biaya tetap sebesar Rp6 juta per hari.

Baca Juga

Libur Panjang Sekolah, Apakah MBG di Ponorogo Juga Dihentikan?

Namun, skema tersebut kemudian berubah menjadi perhitungan berdasarkan jumlah penerima manfaat atau ompreng yang diproduksi, dengan nominal Rp2.000 per ompreng.

Selain itu, skema biaya operasional yang sebelumnya menggunakan perhitungan add cost juga berubah menjadi fixed cost menyesuaikan jumlah produksi, dengan nominal Rp3.000 per ompreng.

Meski demikian, Sugeng menyebut persoalan paling berat bukan semata-mata menyangkut keuntungan atau kerugian mitra, melainkan nasib puluhan relawan yang menggantungkan penghasilan dari pekerjaan di dapur MBG.

Editor: Putra