PONOROGO, iNewsPonorogo.id - Pupuk bersubsidi masih saja menjadi permasalahan bagi para petani, terlebih soal stok yang dinilai masih kurang mencukupi kebutuhan, apalagi jika masuk pada musim tanam.
Menurut Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan (Dipertahankan) Kabupaten Ponorogo saat ini telah mengusulkan tambahan jatah pupuk bersubsidi untuk para petani demi menjaga produktivitas pertanian. Situasi ini muncul karena sisa alokasi pupuk yang tersedia saat ini diperkirakan tidak akan mencukupi hingga akhir tahun 2023.
Sisa kuota pupuk bersubsidi saat ini hanya 13.530 ton dari alokasi awal sebesar 42.000 ton yang mencakup jenis urea dan NPK, digunakan untuk 9 jenis tanaman berbeda.
“Sudah kita ajukan ke kementerian sekitar 11 ribu ton, tapi belum ada kepastian berapa yang disetujui. Kalau mengandalkan sisa yang ada, jelas akan kurang," ungkap Kepala Dispertahankan Kabupaten Ponorogo, Masun.
Lanjutkan, Masun menambahkan bahwa, konsumsi pupuk bersubsidi mengalami kenaikan sekitar 2.000 ton dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yaitu dari Januari hingga Juli.
Pertumbuhan ini terutama dipicu oleh peningkatan luas tanam. Konsumsi pupuk jenis Urea mencapai 18.500 ton, sementara NPK sekitar 10.000 ton, dengan total konsumsi pupuk tahun ini mencapai 28.500 ton.
Hal ini menunjukkan bahwa petani semakin mengandalkan pupuk bersubsidi untuk meningkatkan hasil pertanian mereka.
“Memang salah satu faktornya karena peningkatan luas tanam. Tahun lalu periode sama itu 26.153 ton kalau tahun ini 28.470 ton," terangnya.
Masun menjelaskan bahwa permintaan tambahan alokasi pupuk bersubsidi didasarkan pada kebutuhan yang diidentifikasi melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).
Meskipun pengajuan untuk penambahan pupuk bersubsidi sudah diajukan pada bulan Juli, hingga pertengahan Agustus belum ada tanda-tanda persetujuan.
Masun berharap pengajuan tambahan alokasi pupuk bersubsidi akan segera disetujui. Hal ini akan memberikan kepastian bagi petani terkait ketersediaan pupuk bersubsidi yang mendukung produktivitas pertanian.
"Biasanya sekitar bulan September hingga Oktober nanti baru disetujui berapa, dibarengi dengan masa panen," pungkasnya.
Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo berupaya menjaga stabilitas pertanian dan ketahanan pangan, serta memberikan dukungan bagi petani dalam menghadapi tantangan ketersediaan pupuk.
Editor : Putra
Artikel Terkait
