JOMBANG, iNewsPonorogo.id - Adanya bencana alam menjadi salah satu yang yang juga dibahas dalam silaturahmi kiai sepuh NU dan mustasyar Nahdlatul Ulama (NU) bersama Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU selesai digelar di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang Jawa Timur, selain membahas terkait dinamika di PBNU.
Hadir didalam pertemuan yang digagas oleh dr Umar Wahid cucu pendiri NU KH Hasyim Asy'ari ditandatangani Pengasuh Pesantren Tebuireng, KH Abdul Hakim Mahfudz, antara lain jajaran Musytasar KH. Said Aqil Siradj, KH. Anwar Manshur, lalu KH. Nurul Huda Djazuli, dan Hj. Mahfudloh Wahab.
Kemudian dari Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU yakni Mohammad Nuh, Nur Hidayat, KH. Ali Akbar Marbun, KH. Said Asrori, KH. Yahya Cholil Staquf, KH. Mu’adz Thohir, Amin Said Husni dan Sumantri.
Pertemuan kiai sepuh dan tokoh serta ulama ini di Ndalem Kasepuhan Ponpes Tebuireng menghasilkan sejumlah poin.
Juru Bicara Forum Kiai Sepuh NU Abdul Muid mengatakan, ada beberapa masalah yang disikapi didalam pertemuan serta silaturahmi inj, diantaranya terjadinya bencana alam dan dinamika di tubuh PBNU. Selain itu disampaikan belasungkawa, dan doa bagi masyarakat yang terdampak bencana.
Kemudian, para kiai sepuh meminta pemerintah melakukan upaya didalam memberikan bantuan dan pertolongan kepada masyarakat terdampak bencana di Sumatera dan Aceh.
"Mendoakan masyarakat yang terdampak bencana diberi kesabaran, ketabahan, keselamatan, serta segera mendapatkan pertolongan," kata Muid.
Selain itu pemerintah diharap mengambil langkah strategis dan antisipatif untuk mencegah terjadinya bencana di kemudian hari, termasuk menindak tegas pihak baik individu maupun korporasi yang terbukti menyalahi aturan didalam melakukan eksploitasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan keseimbangan lingkungan.
"Mengajak seluruh warga negara Indonesia untuk saling bahu membahu serta terlibat aktif dalam memberikan bantuan kepada para korban bencana," kata Muid.
Lanjutnya Gus Muid yang didampingi Abdurrahman Kautsar dan KH Imron Mutamakkin menyampaikan empat poin penting terkait dinamika PBNU.
1. Forum berpandangan bahwa proses pemakzulan Ketua Umum tidak sesuai dengan aturan organisasi sebagaimana ketentuan AD/ART.
2. Forum melihat adanya informasi kuat terjadinya pelanggaran atau kekeliruan serius dalam pengambilan keputusan oleh Ketua Umum, yang perlu diklarifikasi melalui mekanisme organisasi secara menyeluruh.
3. Forum merekomendasikan agar Rapat Pleno untuk menetapkan PJ tidak diselenggarakan sebelum seluruh prosedur dan musyawarah diselesaikan yang sesuai dengan ketentuan organisasi.
4. Forum Sesepuh mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, menjaga ketertiban organisasi, dan menghindari langkah yang berpotensi memperbesar ketegangan.
Selain itu juga meminta segala sesuatunya diselesaikan secara internal tanpa harus melibatkan pihak luar.
"Forum menegaskan bahwa persoalan ini hendaknya diselesaikan melalui mekanisme internal NU, tanpa melibatkan institusi atau proses eksternal, demi menjaga kewibawaan jam’iyyah dan memelihara NU," pungkas Muid.
Editor : Putra
Artikel Terkait
