JAKARTA, iNewsPonorogo.id - Aksi Kepala Desa (Kades) ke Jakarta guna menyuarakan tuntutan masa jabatan sembilan tahun mendapat tanggapan dari Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri.
Megawati justru menyoroti aksi unjuk rasa yang kerap dilakukan oleh kepala desa. Menurutnya, hal itu tidak perlu dilakukan karena sudah ada pejabat publik di daerah.
"Ibu suka mikir, prihatin loh, ngapain hari gini masih demo-demo? Kan ini ada (pejabat publik), katanya pimpinan, suruh baik-baik datang menghadap. Nah ini dari DPR, dateng baik-baik, ngapain kalian," kata Megawati dalam acara peringatan sembilan tahun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Parkir Timur Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat.
Hadir dalam acara tersebut para kepala desa dari seluruh Indonesia. Megawati menekankan, dirinya tak mempermasalahkan aksi unjuk rasa. Namun ia menyayangkan aksi unjuk rasa lantaran menghamburkan uang.
"Katanya ibu namanya demokrasi orang boleh dong demo, yes, tetapi enggak begini caranya. Karena sudah buang duit, apalagi yang datang jauh dari Jakarta," terangnya.
Sebelumnya ribuan kepala desa yaang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR, Selasa (17/1/2023), lalu.
"Kami menuntut masa jabatan kades dikembalikan dari enam tahun, menjadi sembilan tahun untuk satu periode, karena masa jabatan enam tahun terlalu pendek untuk bekerja membangun dengan maksimal," kata salah satu kades, Riyanto.
Baik DPR maupun pemerintah, diminta untuk menyetujui tuntutan kades untuk mengembalikan masa jabatan kades selama sembilan tahun agar pembangunan di desa dapat berjalan dengan maksimal.
Editor : Putra