Pemerintah Pastikan 6.990 PNS Dipindahkan ke IKN Tahun Depan, Siapkan Mental! 

JAKARTA, iNews.id - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas telah memastikan persiapan pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pada tahap pertama, yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, sebanyak 16.990 orang ASN, TNI, dan Polri akan dipindahkan. Jumlah tersebut terdiri dari 11.274 ASN dari 40 kementerian dan lembaga, serta 5.716 personel TNI/Polri.

"Progres pembangunan IKN Nusantara berjalan dengan baik dan luar biasa. Ini diharapkan dapat mendukung target pemerintah dalam pemindahan ibu kota serta kepindahan ASN, TNI, dan Polri pada tahap awal tahun 2024," ujar Menpan-RB Abdullah Azwar Anas dalam keterangan resmi yang dikutip pada Senin (12/6/2023).

Anas meminta kepada ASN yang sedang dipersiapkan untuk pindah agar bersiap-siap dalam menunggu tahapan awal perpindahan ASN yang akan terjadi pada tahun 2024 mendatang.

Menurut Anas, banyak ASN yang sebenarnya ingin pindah ke IKN. Ia mengatakan bahwa banyak ASN muda yang tidak termasuk dalam skenario perpindahan awal meminta agar mereka dimasukkan dalam skenario untuk pindah ke IKN.

"Sebenarnya banyak yang ingin pindah, banyak anak muda yang bertanya kepada saya dan mereka ingin dimasukkan dalam skenario untuk pindah ke IKN. Ada manfaat ketika teman-teman pindah ke sini, karena kantor mereka akan menggunakan sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE), kantor mereka akan berbagi dan tempat ini memiliki udara yang luar biasa," ungkapnya melalui akun Instagram resmi.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita Ibu Kota Nusantara, Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi, menjelaskan bahwa progres pembangunan IKN telah mencapai 29,27 persen.

Dalam proses pembentukan IKN, terdapat empat tahap (4P), yaitu persiapan, pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan pemerintahan.

"Penyelenggaraan pemerintahan akan dilaksanakan tahun depan setelah ibu kota dipindahkan dari Jakarta ke Penajam Paser Utara melalui Keputusan Presiden. Saat ini, kami sedang merencanakan pembagian wilayah untuk pemerintahan, dan kami juga sedang menggagas untuk memperkuat peran otorita," ujar Thomas.

Editor : Sazili MustofaEditor Jakarta