Banyak Warga Mengadu di Kantor PKB Ponorogo, Salah Satuanya Soal Pungutan Sekolah

PONOROGO, iNewsPonorogo.id - Sejumlah warga terus berdatangan guna melakukan pengaduan berbagai masalah di pada hari Jumat di kantor Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jalan Wonopringgo, Kelurahan Kertosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo.

Banyaknya pengaduan tersebut usai Fraksi PKB DPRD Ponorogo mulai membuka posko sejak beberapa minggu lalu. Sebagian besar mereka yang datang menyampaikan usulan terkait persoalan insfratruktur. Namun ada juga yang mengadu persoalan pendidikan.

Baca Juga

Lewat DPP, Muhaimin Tetapkan Dwi Agus Ketua DPC PKB Ponorogo Gantikan Multazam

“Saya datang mengadu masih adanya pungutan di sekolah, terlebih dimasa tahun ajaran baru. Semoga ada perhatian, karena jelas meresahkan masyarakat,” ungkap salah satu warga, Pipit Fitria.

Ketua Fraksi PKB Ponorogo, Mujiatin mengatakan sejak awal dibuka sudah banyak yang datang warga untuk mengadu berbagai keluhan dan aspirasi ke kantor DPC PKB.

“Ada belasan yang mengadu, mulai dari masalah insfrastruktur, hingga ada juga terkait persoalan pendidikan,” terang Mujiatin.

Baca Juga

PKB Ponorogo Usulkan 7 Nama Untuk Jadi Ketua Baru, Siapa Saja

Mujiatin menyatakan bahwa dibukanya kantor DPC PKB Ponorogo untuk menyerap aspirasi warga secara langsung. Namun sejatinya, penyerapan aspirasi bisa setiap saat.

“Setiap saat dan dimanapun kalau ada asprirasi tetap kami serap. Dan kami membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan, usulan, maupun kebutuhan pembangunan di daerah,” ungkapnya.

Lanjutnya Mujiatin menambahkan bahwa langkah tersebut menjadi bentuk komitmen partai dalam memastikan suara masyarakat benar-benar terserap.

Baca Juga

Jelang Muscab DPC PKB Ponorogo, Pemilihan Ketua Diubah Mekanismenya

“Tujuannya agar anggota Fraksi PKB lebih dekat dengan masyarakat dan bisa menyerap aspirasi secara langsung,” pungkasnya.

Masih menurut Mujiatin, bahwa pihaknya akan menampung aspirasi masukan atau pengaduan itu. Kemudian menjadi pijakan serta diperjuangkan dalam mengambil keputusan di DPRD.

“Setiap aspirasi yang masuk akan dicatat dan dijadikan bahan pertimbangan dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, maupun pengawasan,” pungkasnya.

Editor : Putra