Aturan Baru BGN Bikin Mitra SPPG Ponorogo Pusing, Relawan MBG Terancam PHK

PONOROGO – Perubahan kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait biaya operasional dan pengurangan jumlah tenaga relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menimbulkan keresahan bagi sejumlah mitra dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Ponorogo.

Aturan baru tersebut dinilai membuat pengelolaan dapur semakin berat, terutama bagi SPPG yang jumlah penerima manfaatnya belum mencapai kapasitas produksi maksimal. Dampaknya, mitra kesulitan membagi anggaran operasional sekaligus membayar relawan yang selama ini sudah bekerja.

Program MBG Buka Peluang Pasar Petani Ponorogo, 70 Persen Produk Lokal

Bahkan, ada relawan dapur MBG yang kini hanya menerima upah sekitar Rp50.000 hingga Rp70.000 per hari. Kondisi ini membuat sejumlah mitra berada dalam posisi dilematis, mengurangi jumlah pekerja atau mempertahankan seluruh relawan dengan konsekuensi pendapatan yang semakin kecil.

Persoalan tersebut menjadi pembahasan serius dalam musyawarah 35 mitra yang tergabung dalam Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas (HMD GEMAS) Kabupaten Ponorogo.

Ketua HMD GEMAS Ponorogo, Sugeng Hariyono, mengatakan perubahan aturan atau kebijakan diantaranya mengenai jumlah relawan berdasarkan banyaknya ompreng atau porsi makanan yang diproduksi menjadi salah satu persoalan paling berat bagi mitra.

Ramai! Ada Lokasi KDMP di Ponorogo Berdekatan Bikin Perbincangan Warga

“Aturan relawan yang diminta untuk dikurangi sesuai kapasitas penerima manfaat atau ompreng yang keluar, itu yang bikin kami pusing,” ungkap Sugeng.

Menurutnya, perubahan kebijakan BGN terjadi dalam waktu relatif cepat. Mitra harus beberapa kali menyesuaikan pengelolaan dapur, termasuk menyangkut skema biaya operasional dan perhitungan sewa tempat.

Sugeng menjelaskan, ada juga perubahan meresahkan mitra adalah pengaturan biaya sewa dapur. Sebelumnya, komponen sewa dapur disebut menggunakan perhitungan biaya tetap sebesar Rp6 juta per hari.

Libur Panjang Sekolah, Apakah MBG di Ponorogo Juga Dihentikan?

Namun, skema tersebut kemudian berubah menjadi perhitungan berdasarkan jumlah penerima manfaat atau ompreng yang diproduksi, dengan nominal Rp2.000 per ompreng.

Selain itu, skema biaya operasional yang sebelumnya menggunakan perhitungan add cost juga berubah menjadi fixed cost menyesuaikan jumlah produksi, dengan nominal Rp3.000 per ompreng.

Meski demikian, Sugeng menyebut persoalan paling berat bukan semata-mata menyangkut keuntungan atau kerugian mitra, melainkan nasib puluhan relawan yang menggantungkan penghasilan dari pekerjaan di dapur MBG.

Mitra Dapur SPPG di Ponorogo Tanggapi Soal Kabar Evaluasi Insentif Dikurangi

Pada awal pelaksanaan program, setiap dapur SPPG diarahkan menyediakan hingga 47 relawan. Namun, seiring perubahan ketentuan berdasarkan jumlah penerima manfaat, kebutuhan tenaga kerja kini ikut disesuaikan.

Persoalannya, sebagian relawan sudah terlanjur bekerja sejak awal program. Mitra pun merasa tidak tega jika harus memberhentikan pekerja yang selama ini menggantungkan penghasilan dari dapur MBG.

Sugeng mengungkapkan, sejumlah relawan akhirnya memilih tetap bekerja meskipun upah yang diterima harus dibagi dengan anggaran operasional yang tersedia.

Begini Kronologi dan Dugaan Penyebab Ledakan di SPPG Ngawi

“Kalau awal-awal juknis itu tidak pakai relawan 47, barangkali tidak akan menjadi masalah. Kalau sudah seperti ini, kita mem-PHK kasihan. Akhirnya relawan menyepakati berapa pun dibagi. Ada yang dapat gaji sehari Rp60.000, ada yang Rp50.000, inilah yang menjadi keprihatinan kita bersama,” tambahnya.

“Barangkali kalau kerugian untuk mitra itu enggak apa-apa tapi kalau sudah menyangkut relawan, ini rasanya kita tidak sampai hati,” urainya.

Keluhan serupa disampaikan salah satu mitra SPPG Ponorogo, Momon. Dia mengaku perubahan perhitungan biaya operasional berdasarkan jumlah penerima manfaat membuat pengelolaan dapur semakin sulit.

Dia mencontohkan dapur yang dikelolanya saat ini memproduksi sekitar 1.600 porsi makanan setiap hari. Dengan jumlah tersebut, pembagian anggaran untuk membayar seluruh relawan menjadi persoalan tersendiri.

“Jadi kalau kita mau katakan memecat karyawan juga enggak memungkinkan, apalagi dengan PM yang di bawah 2.000 itu, apa pun serba sulit. Contoh dapur saya pribadi, hari ini saya masak 1.600, insentif dari mitra kita berikan full semua. Itu relawan dengan masuk semua, hanya gajian sangat minim per bulan,” pungkas Momon.

Pengurangan jumlah relawan dinilai berpotensi menambah beban kerja pekerja yang masih bertahan.

Melalui musyawarah tersebut, para mitra SPPG yang tergabung dalam HMD GEMAS Ponorogo berharap BGN mengevaluasi kembali kebijakan mengenai biaya operasional dan jumlah tenaga kerja.

Editor: Putra