“Keduanya HA dan ABC dikenai Pasal 12 A atau B atau 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang telah dirubah oleh UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sejalan dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” pungkasnya.
Kasus ini menjadi perhatian serius bagi institusi TNI dan sempat menjadi sorotan masyarakat Indonesia, karena melibatkan pejabat tinggi yang seharusnya bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas dan tanggung jawab negara.
Editor : Putra
Artikel Terkait