Masih menurut Tony jika dirinya mengklaim bahwa semua sedang berproses. Dan sedang menunggu kode registrasi dari Gubernur.
“Kalau katanya ada moratorium itu memang benar. Tapi saya luruskan bahwa, moratorium itu untuk mendapatkan kode desa,” tambahnya.
Dia menjelaskan bahwa proses mendapatkan kode desa itu masih panjang. jika disinkronkan dengan moratorium yang beredar, itu menjadi kewenangan pusat.
Jika sesuai moratorium itu, dia berharap sampai ke tingkat pusat proses pemekaran setelah 2024. Dimana kemungkinan besar bisa dicabut moratorium dan pemekaran 5 desa bisa terwujud.
“Percepatan pembangunan dan pendekatan layanan tetap bisa lanjut. Tidak ada pemberhentian. Kalau moratorium itu masih kewenangan pusat untuk pemberian kode desa kalau untuk ditingkat propinsi belum ada,” pungkasnya.
Editor : Putra
Artikel Terkait
