Menurutnya, kebijakan Dapodik tidak hanya berkaitan dengan data pendidikan, tetapi juga berdampak pada kebutuhan pegawai dan kemampuan fiskal daerah.
“Menpan RB nanti melihat kebutuhan seperti apa, penyebaran pendidikannya bagaimana. Dari Kemendagri nanti fiskalnya seperti apa, tentu kita padukan,” jelasnya.
Sekda Ponorogo juga menyinggung kemungkinan keterkaitan status Dapodik dengan peluang guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Ketika nanti otomatis dia menjadi PPPK, menjadi beban belanja rutin. Tentunya apakah nanti ketika masuk Dapodik itu ada hubungannya dengan PPPK, itu yang akan kita dalami,” pungkasnya.
Meski belum ada kepastian terkait pembukaan Dapodik pada 2027, Pemkab Ponorogo memastikan aspirasi ribuan guru honorer non-Dapodik tidak akan diabaikan.
Editor : Putra
Artikel Terkait
