PONOROGO, iNewsPonorogo.id - Ratusan mahasiswa menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD Ponorogo, Selasa (10/11/2026). Mereka menyuarakan sejumlah kritik terhadap kebijakan pemerintah, mulai dari persoalan pajak, pemborosan anggaran negara, hingga penghapusan militerisme di ranah sipil.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa bergantian menyampaikan orasi menggunakan pengeras suara. Mereka juga membawa sejumlah poster berisi kalimat satir yang menyindir kebijakan pemerintah sekaligus menggambarkan keresahan terhadap berbagai persoalan nasional.
Aksi yang digerakkan mahasiswa UIN Ponorogo tersebut tidak hanya menyoroti kebijakan pemerintah daerah, tetapi juga sejumlah persoalan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Beberapa isu yang menjadi perhatian massa antara lain evaluasi kebijakan perpajakan, stabilitas fiskal, penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), supremasi sipil, supremasi hukum, hingga penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Koordinator lapangan (korlap), Ahmad Nizar Hariri mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kritik mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai perlu dievaluasi.
Menurutnya, masyarakat saat ini membutuhkan kepastian hidup di tengah berbagai kebijakan yang justru dinilai semakin membebani kehidupan rakyat.
“Dimana rakyat kita hari ini mendapat kebingungan kepastian hidup, pajak yang tidak ngotak,” ungkap Nizar.
Selain persoalan pajak, mahasiswa juga mendesak pemerintah melakukan evaluasi terhadap kebijakan fiskal dan penggunaan anggaran negara.
Mereka menilai pengelolaan APBN harus lebih memperhatikan kepentingan masyarakat serta menghindari pengeluaran yang dianggap tidak efektif atau berlebihan.
Isu supremasi sipil dan supremasi hukum juga masuk dalam daftar tuntutan. Mahasiswa menyoroti pentingnya menjaga agar kehidupan sipil tidak didominasi militerisme serta memastikan penegakan hukum berjalan sebagaimana mestinya.
Tak hanya itu, persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) turut disinggung dalam orasi. Ia menilai persoalan karhutla belum mendapatkan respons yang semestinya. Bahkan, dia juga menyinggung dugaan praktik korupsi yang berkaitan dengan persoalan tersebut.
“Menanggapi beberapa isu yang sempat dilupakan kemarin. Contohnya karhutla yang belum juga direspons, dan bahkan kemarin sempat dikorupsi. Itu yang kami tuntut,” jelasnya.
Mahasiswa berharap berbagai persoalan tersebut tidak hanya menjadi bahan perdebatan, tetapi juga mendapatkan penyelesaian melalui evaluasi kebijakan dan penegakan hukum.
Aspirasi massa demonstrasi akhirnya diterima Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno. Dia menemui mahasiswa bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah serta Kapolres Ponorogo AKBP Damus Asa.
Dwi Agus mengatakan, setelah mencermati berbagai aspirasi yang disampaikan, tuntutan mahasiswa dapat dikelompokkan menjadi dua bagian.
Persoalan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah. Kedua, tuntutan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Untuk persoalan yang menjadi kewenangan daerah, DPRD akan membicarakannya bersama Plt Bupati Ponorogo, Lisdyarita.
Sementara tuntutan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat akan diteruskan kepada instansi atau pihak terkait.
“Tentunya ini akan kita siapkan, kita bicarakan yang menjadi kebijakan pemerintah daerah, kita bicarakan dengan Plt Bupati untuk bisa menyikapi. Kemudian yang menjadi urusan pemerintah pusat, kita akan meneruskan tuntutan itu,” pungkas Dwi Agus.
Demonstrasi di depan Gedung DPRD Ponorogo bukanlah akhir dari perjuangan, namun justru menjadi awal gerakan untuk terus mengawal berbagai tuntutan yang telah disampaikan kepada pemerintah.
Mahasiswa mengingatkan agar pemerintah tidak menganggap demonstrasi tersebut hanya sebagai kegiatan penyampaian aspirasi sesaat. Mereka akan kembali turun ke jalan apabila tuntutan yang disampaikan tidak mendapatkan penyelesaian.
Editor : Putra
Artikel Terkait
