Kisah Bung Karno Sebut Partai Koalisi Pemerintah Dikuburkan

JAKARTA, iNewsPonorogo.id - Presiden Soekarno atau biasa disebut Bung Karno pernah “menggoyang” kekuatan partai politik (parpol) yang wakil-wakilnya duduk di kabinet, Pada masa demokrasi parlementer (1950).

Dalam pidatonya pada 28 Oktober 1956, Bung Karno menganjurkan partai-partai koalisi pemerintah tersebut sebaiknya “dikuburkan”.

Baca Juga

Tokoh yang Hadir di Bulan Bung Karno Disebut Puan Bacawapres Ganjar Pranowo

Ucapan itu diulang dalam pidato 30 Oktober 1956. Bung Karno menyoal penyakit liberalisme yang ditimbulkan. Ia menyebut dekade 1950-an sebagai masa penyakit kepartaian yang berpotensi memecah belah.

“Aduh, aduh saudara-saudara, kita menjadi berhadap-hadapan satu sama lain,” kata Bung Karno seperti dikutip dari buku “Golkar Sejarah yang Hilang, Akar Pemikiran & Dinamika”.

Bung Karno menginginkan sebuah bentuk baru dalam sistem politik di Indonesia. Ia awali gagasannya dengan melancarkan kritik pedas kepada semua parpol pemerintah.

Baca Juga

Soekarno dan Hatta Makan Sahur Hanya dengan Ikan Sarden-Telur Sebelum Bacakan Teks Proklamasi

Pada 21 Februari 1957, Bung Karno kembali menyerang parpol dengan mengatakan parpol yang ada di kabinet parlementer tidak mampu mengusulkan perubahan mendasar apapun, selain reshuffle.

Sejarah mencatat, selama demokrasi parlementer yang memakai UUDS 1950, kabinet mengalami jatuh bangun akibat dimosi tidak percaya dari parpol yang berseberangan. Sedikitnya ada tujuh kabinet pemerintah yang diantaranya Kabinet Natsir, Kabinet Sukiman, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastriamidjojo, Kabinet Burhanuddin Harahap, dan Kabinet Djuanda. Para kabinet itu tidak berusia panjang karena dijatuhkan di tengah jalan oleh rival politik.

Selain itu di Konstituante sendiri kerap timbul konflik berkepanjangan. Bung Karno menilai sistem demokrasi parlementer atau demokrasi liberal yang dipakai di Indonesia hanya menimbulkan ketiadaan para pemimpin dan stabilitas politik.

Sikap penolakannya ia perlihatkan terang-terangan dengan mengatakan demokrasi parlementer adalah demokrasi impor, bukan demokrasi Indonesia yang cocok dengan jiwa bangsa.

“Kita sama sekali harus mendirikan satu gedung pemerintahan baru,” kata Bung Karno.

Secara radikal Bung Karno menawarkan opsi gagasan: satu partai, satu pergerakan massa tanpa adanya partai sama sekali, atau pendirian beberapa partai yang rasional. Sempat terlontar dalam pidatonya Bung Karno sengaja melakukan terapi kejut itu kepada partai-partai supaya mereka mengoreksi diri.

Pemikiran Bung Karno diduga diperkuat hasil lawatannya ke sejumlah negara di luar negeri. Yakni Rusia, Yugoslavia, Cekoslovakia (sekarang berpisah menjadi Republik Ceko dan Slovakia), Mongolia Luar dan China. Ia kembali ke tanah air dan delapan hari berikutnya berpidato ”mengubur partai-partai politik”.

Bung Karno menyatakan terkesan dengan pembangunan ekonomi negara yang dikunjunginya. Kemudian juga terkesan dengan pembentukan kader serta manfaat negara satu partai.

“Yah, tentu saya mempunyai konsepsi, dan jikalau diminta, Insya Allah konsepsi pun akan saya berikan,” kata Bung Karno.

Bung Karno tidak main-main dengan gagasan barunya, termasuk kabinet model baru yang akan didukung semua partai besar. Ia melakukan konsultasi hukum kepada Profesor Djokosutono, yakni ahli hukum konstitusional yang bersama Supomo menulis buku Hukum Adat.

Editor : Putra