Wow! Ada Dugaan Aliran Janggal Rp1 Triliun Untuk Pemilu 2024, Ini Kata PPATK

JAKARTA, iNewsPonorogo.id - Masyarakat dihebohkan dengan kabar dugaan adanya aliran dana yang nilainya cukup fantastis masuk dalam pendanaan kepentingan politik untuk pemilu 2024.

Hal ini membuat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bergerak cepat dan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) soal aliran janggal dana partai politik untuk pemilu 2024.

Baca Juga

KPU Tetapkan Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu 2024, ini Hasilnya

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana mengatakan, pihaknya sedang melacak dugaan pendanaan janggal menjelang Pemilu 2024.

"Ya kami lakukan sesuai tugas dan kewenangan kami saja. Termasuk terkait dengan koordinasi bersama KPU dan Bawaslu," kata Ivan kepada Okezone.

PPATK akan menjalankan tugas dan fungsinya melacak serta menganalisa aliran uang janggal yang berkaitan dengan tindak pidana, diantaranya jika ada temuan soal aliran janggal mengarah ke pendanaan pemilu 2024.

Baca Juga

Daftar 24 Parpol yang Telah Dinyatakan Berkas Lengkap oleh KPU

"Jadi terkait bagaimana aturan ditegakkan termasuk urusan pendanaan pemilu," tandasnya.

Sebelumnya, PPATK mengungkap adanya temuan transaksi sebesar Rp1 triliun dari kasus green financial crime (GFC) atau kejahatan keuangan ke anggota partai politik (parpol).

"Nilai transaksinya luar biasa terkait GFC ini, ada yang Rp1 triliun satu kasus, dan alirannya itu ada yang ke anggota partai politik," kata Plt Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK, Danang Tri Hartono, Kamis, 19 Januari 2023.

Baca Juga

KPU Resmi Tutup Pendaftaran, 40 Parpol Mendaftar Calon Peserta Pemilu 2024

Sementara itu, Ivan Yustiavandana mengungkap uang Rp1 triliun yang diduga mengalir ke anggota parpol tersebut bersumber dari beberapa aktivitas kejahatan.

"Dalam beberapa kasus lama, memang kita melihat ada sumber-sumber yang berasal dari aktivitas, illegal mining, illegal logging, seperti yang saya sampaikan; illegal fishing yang lari ke banyak kepentingan termasuk juga untuk pendanaan terkait dengan politik," pungkasnya.

Editor : Dinar Putra