Anggota DPRD Jatim Sidak SMAN 1 Ponorogo, Klarifikasi Polemik SPMB Jalur Prestasi

PONOROGO, iNewsPonorogo.id - Polemik pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jalur prestasi di SMAN 1 Ponorogo mendapat perhatian banyak pihak, tidak terkecuali anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Suli Daim. Bahkan pihaknya langsung melakukan sidak ke SMAN 1 Ponorogo, guna meminta penjelasan terkait berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat.

Sidak ini usai sejumlah keluhan dari wali murid mengenai proses seleksi jalur prestasi nonakademik yang dinilai tak transparan.

Baca Juga

Warga Ponorogo Heboh, Artis Viral Aldi Taher Naik Reog dan Lisa Mariana Sebar Body Care

Suli Daim mengungkapkan bahwa pihaknya bukan untuk membenarkan maupun menyalahkan informasi yang beredar. Menurutnya, seluruh isu perlu diklarifikasi secara langsung agar tidak berkembang menjadi opini yang menyesatkan publik.

"Kalau informasi hanya berdasarkan kasak-kusuk, saya rasa tidak perlu langsung direspons. Saya datang untuk mengkonfirmasi ke pihak sekolah bagaimana sebenarnya informasi yang berkembang itu," katanya.

Pertemuan dengan pihak sekolah, Suli meminta penjelasan mengenai mekanisme seleksi jalur prestasi yang menjadi perhatian masyarakat.

Baca Juga

Mencicipi Aneka Masakan Warung Legendaris Mbok Mi Ponorogo, Dimasak Pakai Kayu Bakar

Pelaksanaan SPMB harus tetap berpedoman pada regulasi, kuota, dan sistem penilaian yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sehingga seluruh peserta memperoleh kesempatan yang adil.

Kepemilikan sertifikat atau prestasi tidak otomatis menjamin seorang calon murid diterima di sekolah tujuan. Seleksi tetap dilakukan berdasarkan bobot penilaian, tingkat prestasi, serta kuota yang tersedia.

"Memiliki prestasi belum tentu langsung lolos. Jalur prestasi tetap berdasarkan bobot penilaian dan kuota masing-masing sekolah," jelasnya.

Baca Juga

DAM Rusak 5 Tahun Tak Diperbaiki, Warga 2 Desa di Ponorogo Geruduk Kantor Partai Ini

Suli mengakui sekolah dapat memiliki pertimbangan tertentu dalam proses penerimaan peserta didik, namun seluruh keputusan tetap harus berada dalam koridor aturan yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

"Mungkin ada pertimbangan lain dari sekolah terhadap peserta. Tetapi sesungguhnya aturan yang dibuat pemerintah bertujuan memberikan porsi yang adil sehingga sekolah dapat menerima siswa secara fair sesuai ketentuan," pungkasnya.

Editor : Putra