"Semestinya pemerintah menetapkan sistem subsidi tertutup. Mereka yang berhak mendapatkan BBM subsidi harus tercantum dalam big data kependudukan," ucapnya.
Baca Juga:
Rahmat menegaskan, pemerintah dan DPR harus fokus dan serius membangun SIN atau Single Identity Number. Data yang terintegrasi ini bisa menjadi acuan untuk banyak hal seperti mereka yang berhak mendapat subsidi BBM, listrik, sembako dan sebagainya.
"Memang aneh begitu banyak program sosial pemerintah tapi platform dan datanya di lapangan berbeda-beda antar-instansi," katanya.
Editor : Putra
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
Artikel Terkait
News Update
