Sebelumnya ribuan kepala desa yaang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR, Selasa (17/1/2023), lalu.
"Kami menuntut masa jabatan kades dikembalikan dari enam tahun, menjadi sembilan tahun untuk satu periode, karena masa jabatan enam tahun terlalu pendek untuk bekerja membangun dengan maksimal," kata salah satu kades, Riyanto.
Baik DPR maupun pemerintah, diminta untuk menyetujui tuntutan kades untuk mengembalikan masa jabatan kades selama sembilan tahun agar pembangunan di desa dapat berjalan dengan maksimal.
Editor : Putra
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
Artikel Terkait
News Update
