PONOROGO, iNewsPonorogo.id - Penarikan sumbangan oleh SMP Negeri 1 Ponorogo kepada orangtua siswa, terus menjadi sorotan. Dimana jumlah nominal sumbangan yang relatif besar tersebut, dianggap memberatkan.
Kebijakan SMPN 1 melalui komite telah menetapkan pembelanjaan sejumlah barang, termasuk pembelian mobil baru, senilai Rp500 juta mendapat perhatian Ombudsman Jawa Timur.
Kebijakan semacam ini, semestinya perlu diuji melalui peraturan yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
"Kesepakatan perlu diuji di peraturan perundangan. Penggalangan dana, atau sumbangan seharusnya tidak boleh dengan adanya nominal" kata Agus Mutaqqin, Kepala Ombudsman Jawa Timur.
Lanjutnya, Agus menambahkan bahwa kebijakan sumbangan untuk sekolah seharusnya tidak memberikan nominal tertentu, karena jika ada dan telah ditetapkan, hal tersebut dapat dianggap sebagai pungutan.
Editor : Putra
Artikel Terkait
