Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Madiun, Jemakir, menyebut pemerintah tidak tinggal diam, dan akan mencari solusi terbaik. Koordinasi lintas instansi juga dilakukan agar setiap warga miskin mendapat haknya atas hunian layak.
“Kami tidak akan menutup mata. Semua data sedang kami evaluasi, terutama yang masuk kategori Desil rendah. Prinsipnya, tidak boleh ada warga Kota Madiun yang terlantar,” jelasnya.
Dinas Perkim juga mengklaim jika pihaknya memiliki tiga rusun dengan total 174 unit. Lalu ada lebih dari 800 kepala keluarga yang membutuhkan tempat tinggal. Jadi belum semua bisa langsung tertampung.
Camat Manguharjo Kota Madiun, Lita Febriana Hapsari, mengaku, telah melakukan koordinasi dengan beberapa pihak, termasuk Dinas Sosial.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Sosial. Salah satu alternatif yang kami tawarkan adalah menyediakan hunian sementara di Panti Rehabilitasi Sosial Bina Karya (PRSBK), sembari menunggu proses antrian di Rusunawa,” pungkasnya.
Editor : Putra
Artikel Terkait
