Pada awal pelaksanaan program, setiap dapur SPPG diarahkan menyediakan hingga 47 relawan. Namun, seiring perubahan ketentuan berdasarkan jumlah penerima manfaat, kebutuhan tenaga kerja kini ikut disesuaikan.
Persoalannya, sebagian relawan sudah terlanjur bekerja sejak awal program. Mitra pun merasa tidak tega jika harus memberhentikan pekerja yang selama ini menggantungkan penghasilan dari dapur MBG.
Sugeng mengungkapkan, sejumlah relawan akhirnya memilih tetap bekerja meskipun upah yang diterima harus dibagi dengan anggaran operasional yang tersedia.
“Kalau awal-awal juknis itu tidak pakai relawan 47, barangkali tidak akan menjadi masalah. Kalau sudah seperti ini, kita mem-PHK kasihan. Akhirnya relawan menyepakati berapa pun dibagi. Ada yang dapat gaji sehari Rp60.000, ada yang Rp50.000, inilah yang menjadi keprihatinan kita bersama,” tambahnya.
“Barangkali kalau kerugian untuk mitra itu enggak apa-apa tapi kalau sudah menyangkut relawan, ini rasanya kita tidak sampai hati,” urainya.
Keluhan serupa disampaikan salah satu mitra SPPG Ponorogo, Momon. Dia mengaku perubahan perhitungan biaya operasional berdasarkan jumlah penerima manfaat membuat pengelolaan dapur semakin sulit.
Dia mencontohkan dapur yang dikelolanya saat ini memproduksi sekitar 1.600 porsi makanan setiap hari. Dengan jumlah tersebut, pembagian anggaran untuk membayar seluruh relawan menjadi persoalan tersendiri.
“Jadi kalau kita mau katakan memecat karyawan juga enggak memungkinkan, apalagi dengan PM yang di bawah 2.000 itu, apa pun serba sulit. Contoh dapur saya pribadi, hari ini saya masak 1.600, insentif dari mitra kita berikan full semua. Itu relawan dengan masuk semua, hanya gajian sangat minim per bulan,” pungkas Momon.
Pengurangan jumlah relawan dinilai berpotensi menambah beban kerja pekerja yang masih bertahan.
Melalui musyawarah tersebut, para mitra SPPG yang tergabung dalam HMD GEMAS Ponorogo berharap BGN mengevaluasi kembali kebijakan mengenai biaya operasional dan jumlah tenaga kerja.
Editor : Putra
Artikel Terkait
