Surat Pemanggilan Kedua Gubernur Lukas Dilayangkan, KPK: Kami Minta Kooporatif

JAKARTA, iNews.id - Surat pemanggilan untuk Gubernur Papua Lukas Enembe kedua telah dilayangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain memberikan surat pemanggilan, KPK meminta Lukas maupun tim kuasa hukumnya kooperatif.

KPK memberi kesempatan kepada Lukas untuk mengklarifikasi terkait bukti-bukti yang telah dikantongi tim penyidik.

Baca Juga

Khofifah Resmikan Hunian Sementara untuk Pengungsi Desa Tumpuk Ponorogo

"Kami berharap tersangka dan PH (penasihat hukum)nya kooperatif hadir, karena ini merupakan kesempatan untuk dapat menjelaskan langsung di hadapan tim penyidik KPK," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, Kamis (22/9/2022).

Ali juga menanggapi beberapa respons tim kuasa hukum Lukas yang kerap koar-koar di publik. Ali menyebut narasi yang dibangun kuasa hukum Lukas adalah usaha yang percuma.

"Sebagai pemahaman bersama, membangun narasi di ruang publik tidak dapat dijadikan dasar pembuktian suatu perkara pidana," katanya.

Baca Juga

Usai Viral Jalan Rusak, Mobil Dinas Gubernur Lampung Belum Bayar Pajak

Dia menegaskan proses penyidikan terhadap Lukas Enembe murni penegakan hukum. Ali memastikan proses penegakan hukum tersebut telah dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku.

"Kami juga ingin tegaskan, proses penyidikan yang KPK lakukan ini telah sesuai prosedur dan ketentuan hukum, sehingga hak-hak tersangka pun kami pastikan diperhatikan sebagaimana koridor hukum berlaku," katanya.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang dihimpun, politikus Partai Demokrat tersebut diduga terjerat sejumlah kasus dugaan korupsi.

Baca Juga

Gubernur Khofifah Temukan Minyakita di Ponorogo Kosong

Di antaranya terkait penerimaan suap dan gratifikasi proyek di daerah Papua. KPK secara resmi belum membeberkan detail konstruksi perkara yang menjerat Lukas Enembe.

Lukas telah dicegah bepergian ke luar negeri oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM atas permintaan KPK. Ia dicegah bepergian ke luar negeri selama 6 bulan terhitung mulai 7 September 2022 hingga 7 Maret 2023.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga sudah memblokir rekening milik Lukas dan pihak-pihak yang terkait. Pemblokiran dilakukan karena PPATK menemukan ada transaksi keuangan yang janggal atau mencurigakan.

Baca Juga

Di Ponorogo Gubernur Jatim Berikan Santunan Anak Yatim

Informasi terbaru, ada temuan PPATK terkait transaksi keuangan Lukas yang mengalir ke rumah judi alias kasino di luar negeri. PPATK menyebut jumlahnya hampir setengah triliun rupiah. KPK sedang mendalami temuan PPATK tersebut.
 

Baca Juga

Wapres hingga Kepala Daerah Beri Ucapan dan Doa di HUT iNews.id ke-5

tayang di https://www.inews.id/news/nasional/lukas-enembe-dikirimi-surat-panggilan-kedua-kpk-kesempatan-jelaskan-langsung-ke-penyidik/2

Editor : Dinar Putra