Dugaan Pencabulan Belasan Santriwati Ponpes Al-Minhaj, Kemenag Bisa Cabut Izin

JAKARTA, iNewsPonorogo.id - Adanya dugaan kekerasan seksual di salah satu pondok pesantren di Batang, membuat Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Kemenag Waryono Abdul Ghafur angkat bicara.

Pihaknnya menyesalkan terjadinya peristiwa pencabulan yang diduga dilakukan pengasuh pesantren. Menurutnya, jika terbukti, izin pesantren bisa dicabut.

Baca Juga

Bejat! Seorang Oknum Ustad di Jangkar Situbondo Diduga Cabuli 2 Santrinya

Pimpinan Pesantren Al-Minhaj Batang diduga berbuat cabul terhadap sejumlah santrinya. Ada lebih 15 santri yang diduga menjadi korban dalam rentang beberapa tahun. WM terduga pelaku sudah diamankan pihak kepolisian.

"Sesuai regulasi, jika pimpinan pesantren Al-Minhaj terbukti melakukan pencabulan, izin pesantrennya bisa kita cabut," tegas Waryono.

"Kami mendukung penuh proses hukum yang dilakukan Polres Batang, sekaligus mengapresiasi berbagai pihak yang telah turut serta melakukan pendampingan terhadap para korban,” jelasnya.

Baca Juga

Foto Tak Senonoh Gadis di Bawah Umur Beredar, Ini Kata Polisi

Menurut Waryono, Kemenag sudah menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama.

Kemenag tengah melakukan finalisasi Keputusan Menteri Agama (KMA) tentang Panduan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama.

KMA ini diperlukan sebagai regulasi teknis yang akan mengatur langkah dan upaya pencegahan kekerasan seksual di satuan pendidikan dibawah Kemenag.

Baca Juga

Tega! Gadis 14 Tahun Dipaksa Melayani Nafsu 3 Pemuda Secara Bergiliran

“Kekerasan seksual adalah perbuatan yang bertentangan dan merendahkan harkat dan martabat manusia. Praktik asusila dalam bentuk apapun tidak boleh terjadi lagi, terlebih dilingkungan pesantren,” terangnya.

"Pesantren yang nyata pengasuhnya melakukan kekerasan seksual, jelas tidak lagi sesuai UU Pesantren dan telah kehilangan ruhul ma'had. Maka dengan sendirinya, statusnya sebagai pesantren, kehilangan izin," lanjutnya.

Editor : Putra