Golkar Jatim Dukung Bupati Dipilih DPRD, Bukan Pemilihan Langsung

PONOROGO, iNewsPonorogo.id - Perubahan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) dengan dikembalikan kembali dipilih melalui mekanisme Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), langsung menuai pro dan kontra ditengah masyarakat. 

Menanggapi hal tersebut, DPD Partai Golkar Jawa Timur telah menyatakan dukungannya terhadap aturan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Dimana usulan itu memiliki landasan filosofis yang kuat dan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

Baca Juga

Ratusan Personel Polisi Diterjunkan Amankan TPS Pilkada Ponorogo, Begini Polanya

"Demokrasi Indonesia seharusnya perwujudan dari sila ke empat Pancasila, yaitu hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan," kata Ketua DPD Golkar Jawa Timur, Ali Mufthi saat melakukan kunjungan ke Ponorogo.

Lanjutnya Ali menambahkan bahwa, ada alasan, pentingnya evaluasi Pilkada langsung dilakukan, karena dampaknya terhadap pengambilan keputusan kepala daerah. Sistem Pilkada langsung kerap membuat seorang pemimpin daerah ragu bersikap karena terlalu dipengaruhi oleh opini publik.

"Pemimpin itu kalau tidak punya sikap, itu problem. Efek Pilkada langsung terkadang membuat pemimpin ragu tak kala dipengaruhi irama opini publik," terangnya.

Baca Juga

Sejumlah Warga Gelar Aksi di Depan Kantor Bawaslu Ponorogo, Ini Tuntutannya

Sedangkan, masih menurut Ali Mufti, jika mekanisme Pilkada dikembalikan lagi melalui DPRD maka berpotensi mendorong profesionalisme dalam rekrutmen birokrasi daerah.

"Kami mengusulkan agar partai politik tidak membebani calon dengan biaya-biaya tertentu. Kepala daerah yang terpilih bisa lebih pure, tidak terbebani persoalan pendanaan politik," pungkasnya.

Kemudian yang terpenting proses pemilihan kepala daerah tetap harus dilakukan secara transparan. Pola pemilihan terbuka, agar publik dapat mengetahui sikap dan konsistensi para wakil rakyat dalam menentukan pilihan.

Editor : Putra