JAKARTA, iNews.id - Artis Nirina Zubir mengaku ingin cepat menyelesaikan perkara kasus dugaan dugaan mafia tanah yang menjerat keluarganya sebagai korban.
Dia meminta agar terdakwa dihadirkan dalam persidangan, sebab sejak awal hanya mengikuti melalui virtual. Nirina juga meminta supaya sidang kasus tersebut dilaksanakan dua kali dalam satu pekan.
Pasalnya, selama ini Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, selalu menggelar sidang kasus tersebut sekali dalam seminggu, tepatnya setiap hari Selasa. Ia pun selalu hadir dalam sidang bersama sang kakak, Fadhlan Karim.
"Saya dan kakak saya memperjuangkan hak orangtua kami, sampai detik ini kami masih tetap hadir, tetap memperjuangkan tapi saya minta secepatnya," kata Nirina ditemui usai sidang, Selasa (14/6/2022).
"Ya kita tahu, namanya hukum kita mengikuti, makanya sampai sekarang kita masih hadir. Pak hakim, seminggu dua kali dong. Yang mulia.." ujarnya.
Tak hanya itu, Nirina juga berharap nantinya terdakwa akan dihadirkan secara langsung di ruang sidang. Sejak awal, para terdakwa hanya dihadirkan secara virtual di persidangan.
"Yang kedua adalah berharap pada saat sidang untuk terdakwa, kami minta untuk dihadirkan," kata mantan VJ MTV itu.
"Toh, Pak Jokowi sudah memberikan instruksi bahwa sekarang sudah jadi endemi, dan saya sering dengar dari JPU lain sudah banyak sidang yang offline. Sangat berharap untuk kita selesaikan ini secepatnya," tuturnya lagi.
Pada sidang yang digelar Selasa lalu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan 5 saksi. Di antaranya yaitu Jaronah, Shinta Nurul, Sarmini, Hafizul Amar, dan Mardani.
Diketahui sebelumnya lima orang menjadi tersangka dalam kasus dugaan mafia tanah ini, yakni asisten ibunda Nirina, Riri Khasmita dan suaminya, Edirianto. Lainnya adalah Faridah, Ina Rosalina, dan Erwin Riduan merupakan notaris dan pejabat pembuat akta tanah atau PPAT.
Riri Kasmita diduga mengambil enam sertifikat tanah milik ibunda sang artis. Keluarga Nirina ditaksir mengalami kerugian mencapai Rp17 miliar.
Terdakwa dijerat melakukan pemalsuan surat dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Persidangan untuk kelimanya dilakukan di berkas terpisah dengan jeratan pidana Pasal 264 ayat (1) dan ayat (2) KUHP juncto Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP juncto Pasal 362 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP serta Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU).
Editor : Putra
Artikel Terkait
