Polri Tepis Kabar Ferdy Sambo Tersangka dan Ditangkap, Ini Penjelasannya

JAKARTA, iNews,id - Polri menepis hembusan kabar mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus pidana penembakan Brigadir J oleh Bharada E.

Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengungkapkan, Ferdy Sambo dibenarkan dibawa ke Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Tetapi, hal itu terkait dugaan pelanggaran kode etik terkait ketidakprofesionalan dalam olah TKP penembakan Brigadir J yang didalami oleh Inspektorat Khusus (Irsus).

Baca Juga

Deretan Fakta Syarifah Ima yang Ingin Gantikan Hukuman Mati Ferdy Sambo

"Ya belum. Kalau tersangka itu, siapa yang tersangkakan, yang tersangkakan kan dari timsus, ini kan irsus. makanya jangan sampai salah," kata Dedi dalam jumpa pers, Sabtu (6/8/2022).

Sekadar menginformasikan, Tim Khusus (Timsus) dan Inspektorat Khusus (Irsus) memiliki dua tugas pokok dan fungsi yang berbeda dalam pengungkapan kasus ini.

Sederhananya, timsus ini mengungkap tindak pidana penembakan Brigadir J secara Scientific Crime Investigation (SCI) atau berbasil ilmiah. Sedangkan, Irsus, melakukan pendalaman adanya dugaan pelanggaran kode etik dalam kasus Brigadir J terhadap polisi-polisi.

Baca Juga

Netizen Minta Live Streaming Eksekusi Mati Ferdy Sambo, Baru Kita Percaya

"Inspektorat khusus itu memeriksa pelanggaran kode etik. Kode etik yang dilakukan oleh 25 orang yang disebut bapak Kapolri," ujar Dedi.

"Ya betul. tidak benar ada itu (penahanan dan penangkapan)," tambah Dedi.

Namun, Dedi membenarkan bahwa Irjen Ferdy Sambo dibawa ke Mako Brimob Polri, Kelapa Dua, Depok, terkait kasus penembakan Brigadir J.

Baca Juga

Keluarga Arif Rahman Takut Ferdy Sambo Marah hingga Larang Anak Sekolah

Namun, dalam hal ini, Polri menyebut, hal itu terkait pelanggaran prosedur yang ditemukan oleh tim Inspektorat Khusus (Irsus). Ferdy Sambo diduga tidak profesional terkait olah TKP Brigadir J.

Sehingga, ditempatkan ke tempat khusus di Mako Brimob. "Menetapkan bahwa Irjen FS diduga lakukan pelanggaran terkait masalah ketidakprofesionalan didalam olah TKP," tutup Dedi.

Editor : Putra