JAKARTA, iNewsPonorogo.id - Kabar bahwa Anies Baswedan bakal berpasangan dengan Muhaimin Iskandar (Cak Imin), membuat Partai Demokrat mengungkapkan rasa kekecewaannya terhadap kabar terkait Bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan.
Sebelumnya, Anies mengirim pesan kepada Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), untuk menjadi cawapres.
Ketua Bappilu Demokrat, Andi Arief, mengonfirmasi surat tersebut berasal dari Anies Baswedan, yang ditulis tangan dan ditandatangani Anies pada tanggal 25 Agustus 2023. Partai Demokrat merasa dikhianati karena keputusan sepihak NasDem dan merasa terpaksa menerima pasangan Anies-Cak Imin.
Berikut isi lengkap surat Anies tersebut:
Mas AHY Yth,
Semoga dalam keadaan sehat, tetap produktif, dan selalu dalam keberkahan-Nya.
Melalui pesan singkat ini, kami bermaksud menyampaikan harapan, agar Mas AHY berkenan untuk menjadi pasangan dalam mengikuti Pilpres 2024.
Teriring salam hormat.
Sebelumnya, Sekjen Demokrat, Teuku Riefky Harsya, menyatakan bahwa peristiwa ini merupakan pengkhianatan terhadap semangat perubahan dan piagam koalisi yang telah disepakati. Ia juga mengungkapkan bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik dengan NasDem dan PKB, yang menyebabkan Demokrat harus menerima keputusan tersebut.
“Rentetan peristiwa ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan; pengkhianatan terhadap piagam koalisi yang telah disepakati oleh ketiga parpol; juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan," kata Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya dalam keterangan tertulis, Kamis (31/8).
Lanjutnya, Riefky menambahkan bahwa pihaknya awalnya mendapat informasi tersebut dari Sudirman Said, yang mewakili Anies Baswedan, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik NasDem dan PKB untuk mengusung pasangan Anies-Cak Imin.
"Kami melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan. Ia mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. Demokrat 'dipaksa menerima keputusan itu (fait accompli)'," ujar Riefky.
Masih menurut Riefky menjelaskan bahwa Partai Demokrat akan mengadakan rapat Majelis Tinggi Partai untuk mengambil keputusan selanjutnya, mengingat AD/ART Partai Demokrat tahun 2020 menentukan bahwa kewenangan penentuan koalisi dan capres/cawapres ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai.
Editor : Putra