Beri Buket, PMII Unjuk Rasa di Kejari Ponorogo, Tuntut Penanganan Korupsi Tunjangan Perumahan DPRD

Adapun untuk tuntutan PMII Ponorogo, salah satunya meminta Kejari Ponorogo mengusut tuntas dugaan korupsi tunjangan perumahan anggota DPRD Ponorogo.

Baca Juga

Dua Pelaku Kasus Penganiayaan di Ponorogo Akhirnya Ditangkap Usai Melarikan ke Bali

“Selain penegakan hukum, kami mendorong adanya evaluasi terhadap mekanisme pemberian tunjangan perumahan anggota DPRD,” terangnya.

Ulil menilai persoalan tunjangan perumahan tidak hanya berkaitan dengan proses pemberian anggaran, tetapi juga menyangkut landasan hukum dan mekanisme pengawasan. Perlu ada evaluasi terhadap regulasi yang menjadi dasar pemberian tunjangan tersebut.

"Karena tunjangan perumahan ini berbicara soal landasan hukumnya, maka landasan hukum dilahirkan dari pemerintah kabupaten," tambahnya.

Baca Juga

Potret Pendidikan! SDN Setono Ponorogo Terpaksa Ditutup Permanen

Pengawasan juga diperlukan untuk memastikan anggaran yang ditetapkan sudah rasional dan sesuai dengan asas kepatutan.

"Harusnya pengawasan Kejari hadir di sana juga untuk memastikan bahwasanya anggaran tersebut sudah rasional atau belum, sudah patut atau belum, maka itu yang harusnya menjadi evaluasi bersama," jelasnya.

Sementara itu, Kasi Intelijen Kejari Ponorogo I Komang Ugra Jagiwirata mengatakan pihaknya menerima aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Kejari Ponorogo berkomitmen bersama masyarakat dalam mewujudkan keadilan.

"Apa tuntutan dari mahasiswa kami akan laksanakan. Semoga ini menjadi amanah untuk Ponorogo," ungkap Ugra.

Ugra mengatakan sejumlah tuntutan mahasiswa berkaitan dengan transparansi penanganan kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD Ponorogo.

"Tuntutan disampaikan tadi dari transparansi penanganan kasus korupsi tunjangan perumahan. Pun juga transparansi proses daripada perhitungan kerugian negara," pungkasnya.

Aksi PMII Ponorogo ini dipicu terkait tunjangan perumahan DPRD yang memang tengah jadi sorotan masyarakat luas.

Editor : Putra