get app
inews
Aa Read Next : Pak Menteri, Harga Minyakita di Ponorogo Naik Drastis Melebihi HET

KPPU Bakal Panggil 10 Perusahaan Terkait Kartel Minyak Goreng, Ini Daftarnya

Senin, 11 April 2022 | 20:11 WIB
header img
KPPU bakal memanggil 10 perusahaan terkait kasus dugaan pelanggaran minyak goreng. Panggilan tersebut akan dilaksanakan dalam rentan waktu 14-19 April 2022. (Foto: MPI/Cahya Sumirat)

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bakal memanggil 10 perusahaan terkait kasus dugaan pelanggaran minyak goreng. Panggilan tersebut akan dilaksanakan dalam rentan waktu 14-19 April 2022. 

"Ada beberapa yang akan kami undang. Perusahaan pengemasan minyak gorengprodusen, dan distributor. Jadi ada 10 perusahaan yang akan kami mintai keterangan," ujar Direktur Investigasi KPPU Gopprera Panggabean dalam konferensi pers, Senin (11/4/2022).

Adapun 10 perusahaan tersebut di antaranya PT FMS, PT JS, PT EUP, PT MNS, PT SB, PT NPL, PT AMR, PT SDS, PT AJW, dan PT Asianagro Agungjaya. 

Gopprera menambahkan, jika produsen tidak menghadiri panggilan, maka pihaknya akan mengumumkan ke publik. Namun, KPPU berharap pihak-pihak yang dipanggil dapat kooperatif, sehingga proses penyelidikan bisa segera didapatkan hasil.

"Jika tidak hadir akan kami umumkan. Kami berharap semua pihak dapat kooperarif untuk memberikan keterangan maupun menyampaikan data dan dokumen sesuai yang kami minta sebagai bahan penyelidikan," kata dia.

"Nanti, semua data akan kami kumpulkan. Di situ kami lihat apakah cukup atau tidak cukup bukti," sambungnya.

Sebelumnya, KPPU telah memulai penyelidikan atas kasus dugaan pelanggaran minyak goreng sejak 30 Maret 2022. Berawal dari penelitian perkara inisiatif KPPU tentang Dugaan Pelanggaran UU No 5/1999 terkait Produksi dan Pemasaran Crude Palm Oil (CPO/minyak sawit mentah) dan minyak goreng di Indonesia.

Gopprera menyampaikan, selama penelitian, pihaknya telah memanggil 21 produsen minyak goreng, namun hanya 16 yang hadir, sedangkan 5 lainnya tidak.

Kemudian, KPPU menemukan alat bukti dugaan pelanggaran pasal 5, 11, dan 19 huruf c UU No 5/1999. Bahwa terjadi oligopoli struktur pasar minyak goreng nasional dengan dugaan penetapan harga dan pengaturan produksi.

Menurutnya, dalam proses penyelidikan periode 6-8 April 2022, telah dipanggil 9 perusahaan. Dimana hanya PT WT dan PT PMI yang hadir sebagai pihak yang diminta keterangan.

"Ada alasan mereka nggak hadir, akan kita agendakan pemanggilan berikut," tuturnya.

Editor : Dinar Putra

Follow Whatsapp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow
Lihat Berita Lainnya
iNews.id
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut