PONOROGO, iNewsPonorogo.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Ponorogo. Dalam rangkaian penyidikan tersebut, KPK memeriksa puluhan saksi dari berbagai latar belakang, mulai dari pejabat pemerintah, pengusaha, hingga pihak swasta.
Sebanyak sepuluh saksi dipanggil dalam pemeriksaan terbaru. Mereka adalah tujuh pihak swasta yakni Bimo Ajoi (BA), Sukeri (SUK), Naryo (N), Sukijo (SU), Eros (E), Supandi (S), serta Yudi (Y). Selain itu, turut diperiksa Lurah Bringin, Kecamatan Jambon, Barno. Seluruhnya berstatus sebagai saksi.
Pemeriksaan para saksi dilakukan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Madiun.
Usai menjalani pemeriksaan yang berlangsung selama kurang lebih empat jam, Barno mengaku merasa lega, meski sebelumnya tidak mengira akan menjalani pemeriksaan oleh KPK.
Menurut Barno bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan penyidik KPK bersifat normatif dan berkaitan dengan kasus yang menjerat sejumlah pejabat di Kabupaten Ponorogo, termasuk Bupati, Sekda, hingga beberapa pejabat lainnya.
Penyidik meminta keterangan seputar pengetahuannya, terkait kasus korupsi yang menjerat Bupati Ponorogo dan Sekda. Dugaan korupsi proyek rumah sakit, mutasi jabatan, hingga dana kampanye.
"Saya sampaikan apa adanya. Terkait mutasi jabatan dan proyek rumah sakit, untuk proses detailnya saya benar-benar tidak tahu. Begitu juga soal dana kampanye, saya tegaskan tidak ada keterlibatan biaya dari saya," ungkap Barno.
Selain Barno, KPK juga memeriksa Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri, Sugeng Hariyono. Lalu memanggil sejumlah saksi lain, di antaranya Slamet Haryanto (kader PKB Ponorogo), Sugeng Hariyono (pengusaha kontraktor listrik dan pertanian di Ponorogo), serta Ahmad Khoiril Fathoni, Sukarsinah atau Puji Rahyu, Puji Raharjo, Agus Prasetya, Dodik Junaidi, dan Lutfi Khoirul Zamroni alias Roni yang seluruhnya berasal dari unsur swasta.
Editor : Putra
Artikel Terkait
